Pendidikan menjadi simpul dari perubahan habitus. Dengan mengatakan demikian, kita telah menempatkan pendidikan pada posisi yang sangat mulia bagi pembentukan dan perkembangan kepribadian.

Ini menjadi tujuan umum dari apa pun bentuk pendidikan yang diselenggarakan. Pertanyaan muncul: bagaimana kita bisa mendesain pendidikan kita sehingga yang namanya mutu pendidikan dan perkembangan serta pertumbuhan kepribadian itu sungguh bisa dicapai?

Politik pendidikan

Politik pendidikan di Indonesia cenderung berorientasi pada kuantitas ketimbang kualitas. Indonesia sudah beberapa kali mendapat penghargaan karena juara di Olimpiade Fisika dan Matematika. Kita begitu berbangga, tetapi kebanggaan kita tak akan bertahan lama karena yang kita kejar hanyalah kuantitas. Mutu pendidikan kita pun diukur dari segi kuantitasnya. Padahal, kuantitas adalah sebuah postulat matematis yang abstrak dan mudah dimanipulasi.

Sangat berbeda dengan negara-negara Eropa yang justru mengejar kualitas. Orientasi ini memungkinkan mereka punya daya dorong yang tinggi untuk berkreasi dan berinovasi. Mereka akhirnya menemukan banyak hal dan memproduksi banyak teori. Indonesia hanya mampu menghafal rumus untuk diuji dan tetap jadi negara konsumtif. Selain itu, pendidikan kita pun terbelenggu dengan "politik uang".

Kalau lembaga pendidikan dibelenggu "politik uang", hanya orang kaya yang punya akses. Pemerintah berdalih, "Kesempatan terbuka untuk semua orang. Semua orang diberi kemungkinan mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi." Ini benar, tetapi standar yang dipakai sebagai syarat dan pembiayaannya tidak membuka kemungkinan untuk orang miskin. Jadi, ketidakadilannya terletak bukan pada kesempatan, melainkan pada standar, sistem, dan syarat yang dipakai. Kalau sudah demikian, pendidikan akhirnya hanya berfungsi melayani kepentingan masyarakat dominan dalam rangka mempertahankan dan memproduksi status quo.

Mengapa pendidikan kita tak berangkat dari realitas masyarakat yang sebagian besar adalah miskin? Berbagai dalih bisa diberikan. Namun bisa dikatakan, tidak adanya kontekstualisasi pendidikan di Indonesia itu karena ketidaktulusan dalam mengelola pendidikan. Episteme pendidikan kita masih berorientasi pada bidang ekonomi.

"Kemiskinan sebagai fenomena yang menghalangi orang- orang miskin mengambil bagian dalam kesempatan yang sebenarnya ada, termasuk kesempatan memperoleh pendidikan, disebabkan ketimpangan struktur institusional dalam masyarakat. Sistem pendidikan modern sebagai salah satu faktor institusional terpenting ikut mencerminkan ketimpangan struktur masyarakat dan sekaligus melestarikannya," kata J Muller (Prisma, 1980).

Pedagog asal Jerman, FW Foester (1869-1966), begitu terkenal karena dialah yang mencetuskan pendidikan karakter yang menekankan dimensi etis-spiritual. Tujuan pendidikan bagi Foester adalah pembentukan karakter yang terwujud dalam kesatuan esensial si subyek dengan perilaku hidup yang dimilikinya. Bagi Foester, karakter adalah sesuatu yang mengualifikasi seorang pribadi. Karakter jadi identitas yang mengatasi pengalaman kontingen yang selalu berubah. Dari kematangan karakter inilah kualitas pribadi diukur.

Guna mendukung pemahamannya tentang pendidikan ini, Foester menyebutkan empat ciri dasar dari pendidikan karakter. Pertama, keteraturan interior di mana setiap tindakan diukur berdasarkan hierarki nilai. Nilai menjadi pedoman normatif dari setiap tindakan.

Kedua, koherensi yang memberi keberanian, membuat seseorang teguh pada prinsip. Sikap ini merupakan sebuah keutamaan (cardinal virtue) yang butuh pengolahan yang tidak singkat.

Ketiga, otonomi. Pada butir ini seseorang mengiternalisasikan aturan dari luar sampai jadi nilai-nilai bagi pribadi. Orang yang mencapai butir tiga ini adalah orang-orang yang prinsipil.

Keempat, keteguhan dan kesetiaan. Pada butir ini orang akan mencapai komitmen dan mempertahankannya karena dianggap baik. Orang bahkan rela berkorban demi komitmen yang mulia itu.

Peran guru dan murid

Pertanyaan muncul lagi: bagaimana kita bisa mendesain pendidikan kita agar idealisme Foester bisa tercapai? Jawabannya sederhana saja: maksimalkanlah peran guru dan murid.

Bukan merupakan kesan lagi bahwa terpuruknya pendidikan di Indonesia ini karena tidak ada yang mau kerja maksimal. Mental cari gampang dan instan sepertinya telah menjadi kultur dalam dunia pendidikan kita. Akibatnya, manipulasi terjadi di mana-mana, bahkan titel pun bisa dibeli. Lemahnya sistem pendidikan kita yang disebabkan rendahnya kebijakan politik pemerintah menempatkan Indonesia sebagai negara yang sistem pendidikannya terburuk dari 12 negara di Asia (The Economics Risk Consultancy).

Mengapa harus ada sertifikasi guru? Mitos di balik sertifikasi guru ini adalah semakin memajukan mutu pendidikan. Benarkah? Saya meragukan! Ada logika tertutup yang menjangkit pemerintah kita, yakni bahwa mutu pendidikan didasarkan dan ditentukan oleh imbalan tambahan bagi kelompok guru tertentu.

Dengan demikian, sebenarnya pada dirinya sendiri sertifikasi guru melahirkan ketidakadilan. Karena melahirkan ketidakadilan, program sertifikasi guru pun patut dicurigai. Sertifikasi akan memicu berbagai akrobatik, termasuk cara-cara yang tidak jujur guna memperebutkan sertifikasi kompetensi profesional guru yang menjanjikan imbalan besar. Kalau sudah demikian, masyarakat kita akan menjelma menjadi masyarakat berisiko (risk society).

Dalam hemat saya, pemerintah telah salah langkah dengan program sertifikasi itu sendiri. Yang utama dalam perbaikan dan pengembangan mutu pendidikan kita ada pada pembenahan regulasi dan kapasitas pendukung lain, seperti budaya, bukan pada sertifikasi. Kapasitas budaya itu menyangkut mental seseorang yang di dalamnya terkandung cara berpikir dan bertindak.

Terhadap program sertifikasi guru ini, pedagog Foester akan menertawakan kita. Kebijakan pendidikan semacam ini jauh panggang dari api. Kebijakan itu tidak menyentuh inti dari persoalan itu sendiri, tetapi justru memperlebar ruang egoisme.

Foester mengusik nurani kita untuk sedapat mungkin memaksimalkan kinerja dan tanggung jawab. Bahwa mutu pendidikan kita hanya bisa tumbuh dan berkembang kalau ada ketulusan dalam memajukan karakter dengan empat tekanan seperti yang disebutkan itu. Jangan sampai pendidikan hanyalah sebuah dark force yang tidak merangsang perubahan habitus. Karena itu, di tengah hiruk-pikuk dan terpuruknya dunia pendidikan, politik, sosial, dan bidang-bidang kehidupan lain, pendidikan karakter dengan menekankan dimensi etisreligius menjadi sangat relevan untuk diterapkan, apalagi dalam konteks Indonesia.


Dony Kleden Rohaniwan dan Alumnus Magister Antropologi UGM